Perdana Menteri mengarahkan pengetatan upaya pemberantasan, pencegahan, dan penanganan pelanggaran hak kekayaan intelektual di seluruh negeri. Arahan tersebut merujuk pada Surat Edaran Nomor 38/CD-TTg tertanggal 5 Mei 2026 yang menekankan penerapan solusi secara tegas terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual yang dinilai masih kompleks di sejumlah bidang dan daerah, serta berdampak besar terhadap lingkungan investasi dan bisnis, termasuk hak dan kepentingan sah warga negara, pelaku usaha, dan organisasi terkait.
Dalam instruksinya, Perdana Menteri meminta otoritas terkait memobilisasi sumber daya dan segera menerapkan langkah-langkah yang diperlukan pada periode 7 Mei 2026 hingga 30 Mei 2026. Penegakan hukum diminta dilakukan secara ketat, dengan sanksi berat bagi pelanggar sesuai semangat “tanpa zona terlarang” dan “tanpa pengecualian”.
Kementerian Keamanan Publik, berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, diminta memusatkan perhatian pada verifikasi, investigasi, dan penuntutan sejumlah kasus yang melibatkan pelanggaran serius atas hak cipta, hak terkait, merek dagang, dan indikasi geografis sesuai ketentuan hukum. Kementerian ini juga ditugaskan membongkar situs web dan organisasi yang mengoperasikan situs pelanggaran hak cipta daring dengan lalu lintas tinggi, terutama yang menyimpan dan menyediakan film, musik, permainan seluler, serta program televisi bajakan, baik berbahasa Vietnam maupun asing, khususnya bahasa Inggris.
Kementerian Pertahanan Nasional diperintahkan mengarahkan penjaga perbatasan, penjaga pantai, dan pasukan terkait untuk berkoordinasi erat dengan Kementerian Keamanan Publik, instansi terkait, dan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pemberantasan, pencegahan, serta penanganan pelanggaran hak kekayaan intelektual sesuai peraturan.
Perdana Menteri juga meminta Kejaksaan Agung Rakyat dan Mahkamah Agung Rakyat memperkuat fungsi pengawasan dan peradilan dalam perkara kekayaan intelektual. Penanganan kasus diminta berlangsung ketat, menimbulkan efek jera, dan sesuai hukum, dengan fokus pada penyelidikan, penuntutan, serta pengadilan sejumlah kasus yang dinilai tipikal.
Di sektor kebudayaan dan konten, Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata diminta segera menyelenggarakan inspeksi kepatuhan terhadap ketentuan hak cipta program komputer di perusahaan, serta hak cipta film, musik, program televisi, dan permainan video daring. Kementerian ini diminta menangani segera atau mengalihkan kasus kepada otoritas berwenang, sekaligus memastikan jumlah perkara yang ditangani meningkat sedikitnya 20% dibandingkan Mei 2025.
Kementerian Perindustrian dan Perdagangan bersama Komite Rakyat provinsi dan kota ditugaskan mengarahkan aparat pengelola pasar untuk memperkuat inspeksi, pengendalian, pengawasan, serta penindakan tegas atas pelanggaran hak kekayaan intelektual—terutama hak kekayaan industri—dan peredaran barang palsu. Targetnya, jumlah kasus yang ditangani meningkat minimal 20% dibandingkan Mei 2025.
Sementara itu, Kementerian Keuangan mengarahkan aparat bea cukai agar memperketat pemeriksaan barang impor dan ekspor lintas perbatasan. Bea cukai diminta proaktif menangguhkan prosedur kepabeanan terhadap barang yang memiliki bukti jelas sebagai barang palsu yang melanggar hak kekayaan intelektual, serta memastikan jumlah kasus penangguhan dan pemrosesan lanjutan naik sedikitnya 20% dibandingkan Mei 2025.
Di ranah kerja sama luar negeri, Kementerian Luar Negeri—berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan serta kementerian dan lembaga terkait—diminta segera menyampaikan informasi lengkap dan hasil spesifik kepada mitra internasional mengenai upaya Vietnam dalam menegakkan hak kekayaan intelektual.
Perdana Menteri turut meminta kementerian, lembaga, serta Komite Rakyat provinsi dan kota menerapkan pelaporan cepat harian terkait situasi dan hasil pendeteksian, penangkapan, serta penanganan kasus serius dan kompleks. Laporan dikirimkan ke Kementerian Sains dan Teknologi untuk dikompilasi dan dilaporkan kepada Perdana Menteri setiap pekan atau sesuai permintaan, serta menyampaikan laporan konsolidasi hasil pelaksanaan hingga 30 Mei 2026 pada 31 Mei 2026.
Setelah 30 Mei 2026, seluruh kementerian, lembaga, dan daerah diminta meninjau serta mengevaluasi pelaksanaan, kemudian melanjutkan penguatan dan peningkatan efektivitas langkah-langkah yang telah ditetapkan. Pemerintah menekankan agar pemberantasan, pencegahan, dan penanganan pelanggaran hak kekayaan intelektual dilakukan secara rutin, berkelanjutan, dan sistematis, dengan fokus pada bidang-bidang utama untuk mencapai target yang ditetapkan.
