Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan telah menuntaskan empat agenda reformasi untuk memperkuat transparansi di pasar modal Indonesia. Setelah penyelesaian agenda tersebut, OJK bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) berencana melakukan pertemuan lanjutan dengan penyedia indeks global, termasuk MSCI.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengatakan OJK akan menggelar serangkaian pertemuan dengan para global index provider. Selain itu, OJK juga akan meminta masukan dari investor mengenai tingkat transparansi yang telah diterapkan.

Hasan menyebut, pada pekan depan Self-Regulatory Organization (SRO) akan melakukan pertemuan dengan MSCI. OJK juga dijadwalkan menggelar pertemuan pada pekan ketiga April 2026. Ia menambahkan, terdapat kemungkinan OJK melakukan pertemuan khusus dengan tim regional atau melalui panggilan video terlebih dahulu.

Per awal April 2026, OJK bersama BEI dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah menuntaskan empat proposal reformasi penguatan transparansi. Pertama, penyediaan data kepemilikan saham perusahaan terbuka di atas 1% kepada publik. Data tersebut pertama kali dirilis pada 3 Maret 2026 dengan batasan data per Februari 2026.

Kedua, peningkatan kualitas data investor melalui granularitas klasifikasi investor. Saat ini, jumlah kategori investor menjadi 39 dari sebelumnya sembilan kategori. Granularitas tersebut diberlakukan pada 1 April 2026 dengan data per 31 Maret 2026, yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi karakteristik serta intention of ownership investor.

Ketiga, kenaikan batas minimum free float dari 7,5% menjadi 15%. Ketentuan ini tercantum dalam revisi Peraturan Bursa No I-A dan mulai efektif pada 31 Maret 2026.

Keempat, pengumuman saham dengan high shareholding concentration (HSC) yang telah dirilis pada 2 April 2026 di laman resmi BEI menggunakan data per 31 Maret 2026.