Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya memperkuat agenda pembangunan hijau melalui program rehabilitasi lingkungan, penguatan tata kelola persampahan, serta kolaborasi lintas daerah. Langkah ini sejalan dengan peluncuran Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) yang diresmikan Presiden Republik Indonesia pada peringatan Hari Lingkungan Hidup (HLH) Nasional 2026.
Peringatan HLH Nasional 2026 dipusatkan di Cibubur pada Sabtu (6/6/2026). Kegiatan tersebut ditandai peluncuran Gerakan Indonesia ASRI dan komitmen penanaman dua miliar pohon secara nasional, yang dipimpin Presiden RI bersama Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH).
Melalui kampanye “Saatnya Bekerja untuk Iklim” (#NowForClimate), pemerintah mendorong gerakan kolektif untuk memperkuat ketahanan iklim, memulihkan ekosistem, menjaga ketersediaan sumber daya air, mengurangi risiko bencana, serta meningkatkan penyerapan emisi karbon.
Dalam dialog nasional yang melibatkan sejumlah kepala daerah, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memaparkan capaian dan agenda strategis lingkungan hidup yang dijalankan Pemerintah Provinsi NTB. Ia menyebut penanaman lebih dari satu juta pohon di seluruh kabupaten/kota di NTB sejak 2025 sebagai bagian dari rehabilitasi lingkungan dan penguatan ketahanan iklim daerah.
Gubernur juga menjelaskan bahwa sejak arahan Presiden terkait Gerakan Indonesia ASRI pada Februari 2026, Pemprov NTB secara konsisten menggerakkan kegiatan kurvei dan gotong royong kebersihan dengan melibatkan sekolah, aparatur sipil negara, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, komunitas, hingga berbagai elemen masyarakat. Gerakan ini disebut terus diperluas untuk membangun budaya peduli lingkungan yang berkelanjutan.
Pada momentum yang sama, Gubernur NTB menyerahkan penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) kepada sejumlah perusahaan yang meraih predikat Hijau dan Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup RI. Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas komitmen dunia usaha dalam menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Perusahaan penerima PROPER Hijau meliputi PT Amman Mineral Nusa Tenggara, PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Ampenan, PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Bima, PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Bandara Internasional Lombok, serta PT PLN Indonesia Power PLTU Jeranjang.
Peringatan HLH 2026 juga diwarnai penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa tentang sinergi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hutan dan lahan, rehabilitasi ekologis, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumbawa. Kesepakatan ini menjadi landasan kolaborasi untuk memperkuat perlindungan lingkungan, rehabilitasi kawasan kritis, pengelolaan hutan dan lahan secara berkelanjutan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat yang selaras dengan pelestarian sumber daya alam.
Di hadapan Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur NTB turut mengangkat sejumlah tantangan strategis, salah satunya banjir yang secara berkala melanda Kota Bima dan Kabupaten Bima akibat kerusakan kawasan hutan di wilayah hulu. Menurutnya, rehabilitasi kawasan hutan dan penguatan konservasi menjadi langkah mendasar untuk mengurangi risiko bencana yang berulang.
Pada sektor persampahan, Pemprov NTB mendorong penguatan tata kelola terintegrasi dari hulu hingga hilir. Dalam forum tersebut, Gubernur menyampaikan komitmen Pertamina Patra Niaga untuk mendukung pemanfaatan landfill gas di TPA Regional Kebon Kongok menjadi sumber energi yang dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar. Inisiatif ini diharapkan mengubah persoalan lingkungan menjadi manfaat ekonomi dan sosial bagi warga.
Gubernur juga menyoroti perlunya percepatan penanganan sampah di kawasan wisata Gili Tramena yang meliputi Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Ia menilai dukungan pemerintah pusat penting untuk memperkuat penataan kawasan demi menjaga keberlanjutan destinasi wisata unggulan NTB.
Menanggapi berbagai isu yang disampaikan Pemprov NTB, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Moh. Jumhur Hidayat menyatakan komitmennya memberi perhatian khusus terhadap persoalan lingkungan hidup di NTB. Ia juga dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke NTB pada 4–5 Juli 2026 untuk membahas lebih lanjut percepatan penyelesaian berbagai persoalan lingkungan strategis di daerah.
Bagi NTB, pelestarian lingkungan disebut tidak lagi dipandang sebagai agenda sektoral semata. Rehabilitasi lingkungan, pengelolaan sampah, konservasi kawasan hutan, serta kemitraan dengan dunia usaha dan pemerintah kabupaten/kota terus diperkuat sebagai fondasi mewujudkan pembangunan yang hijau, tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.
