Mantan Ketua Komite Intelijen Gabungan India sekaligus mantan Wakil Penasihat Keamanan Nasional India, SD Pradhan, mengapresiasi pidato utama Sekretaris Jenderal dan Presiden Vietnam To Lam pada Dialog Shangri-La ke-23 di Singapura, 29 Mei. Menurut Pradhan, pidato tersebut menyoroti tiga krisis besar yang tengah dihadapi dunia dan menawarkan arah solusi yang dinilainya praktis.
Dalam wawancara di New Delhi, Pradhan mengatakan To Lam, dengan pengalaman dan pemahaman yang luas di bidang keamanan nasional, hubungan internasional, serta hukum internasional, tidak hanya menganalisis situasi global secara mendalam, tetapi juga mengajukan langkah-langkah yang dapat diterapkan untuk merespons tantangan komunitas internasional.
Pradhan menjelaskan bahwa pidato itu terbagi dalam dua bagian utama: pemetaan krisis dan usulan solusi. To Lam menyoroti tiga krisis yang saling terkait, yakni krisis tatanan internasional, krisis model pembangunan, dan krisis kepercayaan strategis. Ketiganya muncul di tengah menurunnya efektivitas lembaga multilateral, meningkatnya persaingan strategis yang tidak terkendali, serta berbagai tantangan terhadap hukum internasional. Konvergensi ketiga krisis tersebut, menurut pidato itu, menimbulkan tantangan besar bagi tatanan dunia.
Pradhan juga menilai realistis pandangan To Lam yang menyatakan kawasan Asia-Pasifik tidak dihadapkan pada pilihan antara adanya persaingan atau tanpa persaingan, karena persaingan merupakan realitas yang melekat dalam hubungan internasional.
Menurut Pradhan, To Lam menguraikan enam arahan penting untuk mengatasi krisis saat ini. Pertama, menjadikan dialog sebagai alat mitigasi risiko melalui identifikasi dini ancaman, berbagi informasi, menjaga saluran komunikasi saat ketegangan meningkat, dan mencegah perselisihan berkembang menjadi krisis.
Kedua, membangun struktur regional yang terbuka dan inklusif dengan ASEAN sebagai pusatnya, untuk menghubungkan kepentingan, meminimalkan ketidakpercayaan, memperkuat mekanisme yang ada, serta memastikan transparansi dan penghormatan terhadap hukum internasional.
Ketiga, menempatkan keamanan manusia dan ketahanan masyarakat sebagai inti pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui rantai pasokan yang terbuka dan beragam, penguatan konektivitas infrastruktur, serta peningkatan kerja sama di bidang keuangan, teknologi, keamanan siber, infrastruktur penting, dan pencarian serta penyelamatan.
Keempat, menetapkan standar yang bertanggung jawab bagi teknologi baru dan industri pertahanan. Ini mencakup standar perilaku bertanggung jawab di ruang siber, penguatan perlindungan kabel bawah laut, transparansi teknologi yang memengaruhi stabilitas strategis, serta memastikan industri pertahanan melayani tujuan pertahanan diri yang sah dan tidak memicu perlombaan senjata.
Kelima, meningkatkan kesadaran atas dampak negatif disinformasi dan operasi pengaruh yang dapat merusak solidaritas sosial serta mendistorsi persepsi publik.
Keenam, memperkuat kapasitas diplomasi preventif, mediasi, dan penyelesaian sengketa melalui mekanisme yang fleksibel dan beragam saluran dialog.
Pradhan menilai perhatian media internasional terhadap pidato tersebut menunjukkan pendekatan Vietnam dalam isu perdamaian, keamanan, dan pembangunan kian menarik perhatian komunitas internasional, sekaligus mencerminkan posisi Vietnam yang semakin kuat di berbagai forum multilateral.
Ia merujuk sejumlah penilaian media internasional. New York Times, menurut Pradhan, menyoroti pesan tentang menurunnya kepercayaan dan penghormatan terhadap aturan internasional yang memunculkan kecenderungan hubungan internasional berbasis kekuasaan. Channel News Asia menyebut undangan kepada To Lam untuk menyampaikan pidato utama sebagai cerminan pengakuan internasional atas peran Vietnam yang berkembang. CNBC menekankan pesan bahwa persaingan perlu didasarkan pada supremasi hukum, transparansi, dan pengendalian diri, sementara Xinhua memberi perhatian pada bagian yang menekankan peran sentral ASEAN.
Merujuk pada wawancara To Lam dengan Reuters, Pradhan juga menyoroti penegasan kembali kebijakan luar negeri Vietnam yang independen dan mandiri melalui pesan bahwa “Hanoi tidak memihak”. Menurutnya, hal itu mencerminkan kebijakan luar negeri Vietnam yang multilateral dan beragam.
Pradhan menambahkan, penekanan pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS) dinilai penting di tengah meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan, serta sejalan dengan pandangan banyak negara di belahan bumi selatan, termasuk India.
Secara keseluruhan, Pradhan menilai pidato To Lam menunjukkan pemahaman mendalam tentang keterkaitan tantangan global sekaligus menawarkan solusi praktis untuk membangun kepercayaan, mengelola risiko, dan mendorong kerja sama internasional. Ia menilai, dalam Dialog Shangri-La, Vietnam tampil bukan hanya sebagai peserta, tetapi juga sebagai pihak yang berkontribusi dalam membentuk agenda regional dan global.
