Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung, Senin (08/06), menyatakan tekadnya untuk menjadikan Korea Selatan sebagai negara yang “tidak tergantikan” pada tahun kedua masa pemerintahannya. Ia memaparkan empat sasaran nasional yang disebutnya menjadi arah utama kebijakan ke depan.
Empat sasaran tersebut meliputi upaya mengubah Korea Selatan menjadi negara adidaya industri dengan keunggulan teknologi, memperkuat diplomasi dan keamanan global, membangun masyarakat yang menjunjung tinggi norma serta aturan hukum, dan memastikan kehidupan serta keselamatan warga menjadi prioritas utama.
Lee juga menegaskan akan memimpin dengan pola pikir bahwa setiap hari adalah hari terakhir masa jabatannya. Dalam bidang ekonomi, pemerintahannya berencana mendukung pertumbuhan dengan mengalokasikan penerimaan pajak dari industri semikonduktor untuk investasi jangka panjang.
Namun, ia menilai kontroversi mengenai pembagian keuntungan berlebih yang mencuat seiring perselisihan upah pekerja di Samsung Electronics merupakan isu berbeda. Menurutnya, persoalan tersebut memiliki dampak internasional dan membutuhkan pembahasan yang lebih luas.
Terkait kebijakan properti, Lee mengatakan pemerintah akan memperjelas persoalan pajak properti pada Juli dan segera mengumumkan langkah-langkah untuk memperbanyak pasokan perumahan. Ia menilai intervensi pemerintah telah membantu mencegah kenaikan harga rumah yang lebih tinggi.
Lee turut menyinggung insiden kekurangan surat suara dalam pemilihan kepala daerah pekan lalu. Ia mengatakan kejadian itu merusak citra Korea Selatan sebagai demokrasi teladan “dalam sekejap” dan membuatnya merenungkan sikap lengah yang dimilikinya.
Ia mengaku tidak sepenuhnya menyadari besarnya masalah struktural yang membelit Komisi Pemilihan Umum. Lee juga menyampaikan apresiasi kepada generasi muda yang berani mengungkap berbagai persoalan dan menyuarakan kritik atas insiden tersebut.
Sambil menegaskan bahwa kasus kekurangan surat suara masih dalam proses penyelidikan, Lee mengatakan visi empat poin yang ia paparkan akan membantu pemerintah menerapkan langkah-langkah mendasar guna mencegah kejadian serupa terulang di masa depan.
