Kabar beredarnya foto Delpi, personel band Dongker, yang disebut maju sebagai calon legislatif memicu gelombang reaksi di kalangan pendengar dan komunitas yang selama ini mengidentikkan Dongker dengan semangat perlawanan dan prinsip Do It Yourself (DIY). Banyak pihak mengaku terkejut, sementara sebagian lain menyatakan kecewa karena langkah tersebut dinilai bertentangan dengan nilai yang kerap disuarakan melalui karya-karya band.
Isu ini mencuat setelah beredar foto baliho yang menampilkan Delpi diapit potret Heru Sunaryanto dan narapidana korupsi Anas Urbaningrum. Pada baliho tersebut tertulis keterangan “KETUA PKN KOTA BLITAR (CALON DPRD JAWA TIMUR)”. Bagi sebagian orang, kemunculan baliho itu dipandang sebagai penanda bahwa Delpi memasuki ranah politik praktis.
Fenomena musisi terjun ke politik bukan hal baru. Namun, dalam konteks skena punk dan komunitas yang menjadikan DIY sebagai pijakan, langkah semacam itu kerap memantik perdebatan karena menyangkut orientasi gerakan dan keberpihakan. Prinsip DIY selama ini dipahami sebagai dorongan untuk ambil bagian, memperbaiki, serta mendekonstruksi sesuatu yang mapan dan dominan. Dalam tulisan “Punk, DIY, and Anarchy in Archaelogical Thought and Practice”, Colleen Morgan menyebut DIY sebagai ajakan untuk terlibat dan membongkar kemapanan, sekaligus respons terhadap ketimpangan sosial yang menekan individu maupun komunitas rentan dalam berbagai ranah, termasuk ekonomi, sosial-politik, budaya, hingga produksi pengetahuan.
Dalam karya-karyanya, Dongker dikenal mengangkat tema ketertindasan dan kritik terhadap narasi besar yang dianggap menekan kebebasan. Lirik seperti “tanpa negara, tanpa agama” dalam lagu “Bertaruh Pada Api” dinilai banyak pendengar sebagai seruan untuk mencurigai, mempertanyakan, dan menantang hal-hal yang mapan. Karena itu, ketika Delpi dikaitkan dengan pencalonan legislatif, sebagian pendengar menilai terjadi ketegangan antara pesan perlawanan yang pernah digaungkan dan pilihan politik yang kini diambil.
Penilaian tersebut juga terkait dengan pandangan bahwa prinsip adalah “motor” gerakan dalam band dan komunitas punk. Ketika prinsip dipahami sebagai bentuk keberpihakan, maka keputusan personal seorang figur yang selama ini diasosiasikan dengan gerakan tertentu dapat dibaca sebagai penentu arah: ke mana gerakan itu akan berlabuh, dan nilai apa yang tetap dipertahankan.
Di sisi lain, terdapat pula perdebatan lama mengenai alasan musisi masuk politik, termasuk gagasan “mengubah sistem dari dalam”. Dalam konteks Indonesia, sejumlah kajian menilai ruang demokrasi mengalami persoalan serius. Temuan dalam “Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression?” menyebut adanya kecenderungan yang menghambat praktik demokrasi secara substansial dalam satu dekade terakhir, seperti menguatnya executive aggrandisement, sistem kepartaian yang dinilai tidak representatif, menguatnya politik kartel, penyempitan syarat pencalonan presiden, serta politisasi aparat penegak hukum yang disebut makin terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi itu, bagi sebagian kalangan, membuat narasi perubahan dari dalam sistem dipandang tidak mudah diwujudkan.
Kontroversi juga bersinggungan dengan sorotan publik terhadap Partai Kebangkitan Nasional (PKN), partai yang disebut memayungi Delpi. Ketua Umum PKN, I Gede Pasek Suardika, sempat menjadi perhatian setelah menyebut tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa pencabulan santriwati di Jombang, Mas Bechi, sebagai “tuntutan yang sadis”. Dalam pernyataannya, Gede mengatakan, “Percuma kami membuka fakta persidangan, menggali keterangan saksi, menguji alat bukti di sidang kalau kemudian desainnya kembali ke awal bahwa harus dihukum seberat-beratnya.”
Bagi sebagian pihak, hal itu dipandang ironis bila disandingkan dengan kampanye yang disebut kerap digaungkan Delpi terkait ruang aman bagi perempuan di gigs atau komunitas hardcore/punk. Alih-alih memperluas wacana, keterkaitan dengan partai yang tengah menuai sorotan justru dinilai menambah jarak antara pesan yang pernah disuarakan dan langkah politik yang ditempuh.
Di tengah perdebatan tersebut, muncul pula seruan agar publik menempatkan musisi dan seniman sebagai pengkarya, bukan sebagai sosok yang diidolakan secara berlebihan. Pandangan ini menekankan pentingnya ruang dialog antara pendengar dan musisi, termasuk untuk membahas prinsip berkarya, distribusi karya, serta konsistensi nilai yang dibawa dalam gerakan komunitas.
Kontroversi Delpi, bagi sebagian kalangan, menjadi pengingat tentang risiko berkecimpung dalam sistem politik yang dinilai sarat problem, sekaligus menegaskan kembali pilihan sebagian komunitas untuk membangun ruang-ruang alternatif berbasis prinsip DIY. Di luar pro dan kontra, peristiwa ini memperlihatkan bagaimana langkah politik seorang figur dalam skena dapat berdampak luas—bukan hanya pada persepsi terhadap individu, tetapi juga pada kepercayaan dan semangat kolektif yang selama ini dibangun melalui musik dan gerakan komunitas.
