Pada pagi hari 2 April, melanjutkan agenda Sidang ke-56, Komite Tetap Majelis Nasional memberikan pendapat untuk ketiga kalinya terkait persiapan Sidang Pertama Majelis Nasional ke-16.
Sekretaris Jenderal Majelis Nasional sekaligus Kepala Kantor Majelis Nasional, Le Quang Manh, menyampaikan bahwa Komite Tetap Komite Kebudayaan dan Urusan Sosial Majelis Nasional telah berkoordinasi dengan lembaga-lembaga Majelis Nasional lainnya untuk melakukan peninjauan awal terhadap rancangan undang-undang yang mengubah dan menambah sejumlah pasal dalam Undang-Undang tentang Asuransi Sosial. Draf tersebut akan diajukan kepada Komite Tetap Majelis Nasional untuk mendapatkan komentar.
Berdasarkan hasil pembahasan, Kantor Majelis Nasional akan merevisi agenda sidang sesuai kesimpulan Komite Tetap Majelis Nasional. Jika penambahan disetujui, Kantor Majelis Nasional berencana menjadwalkannya pada fase kedua sidang.
Le Quang Manh juga menyebut masih ada sejumlah isu penting yang dinilai perlu disampaikan kepada Majelis Nasional pada sidang ini agar resolusi dan kesimpulan dari pihak berwenang dapat segera diimplementasikan. Isu-isu tersebut meliputi resolusi tentang pengembangan budaya Vietnam; resolusi tentang pembentukan kota Dong Nai langsung di bawah Pemerintah Pusat; resolusi khusus untuk segera melembagakan pedoman dan pandangan Partai terkait penanganan pelanggaran hukum tanah, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, transformasi digital, pelanggaran yang terkait dengan ekonomi swasta dan negara; serta sejumlah isu mendesak lain guna memperkuat lembaga, mekanisme, dan kebijakan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan transformasi digital.
Selain itu, pemerintah mengeluarkan Resolusi No. 68/NQ-CP tertanggal 26 Maret 2026 yang menugaskan instansi-instansi menyiapkan laporan kepada Majelis Nasional pada Sidang Pertama dengan prosedur yang disederhanakan untuk rancangan resolusi mengenai penyesuaian pajak perlindungan lingkungan, pajak pertambahan nilai, dan pajak konsumsi khusus atas bensin, solar, serta bahan bakar penerbangan.
Kantor Majelis Nasional menyatakan isu-isu tersebut bersifat penting dan mendesak sehingga telah dialokasikan waktu pembahasan pada fase kedua sidang. Namun, untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku, pemerintah diminta segera menyelesaikan berkas, memastikan kualitasnya, dan mengirimkannya kepada para anggota Majelis Nasional serta badan terkait agar tersedia waktu yang cukup untuk peninjauan dan verifikasi.
Komite Tetap Majelis Nasional dijadwalkan memberikan umpan balik selama masa reses di antara dua sesi. Jika berkas memenuhi persyaratan, dokumen akan diserahkan kepada Majelis Nasional pada sesi kedua pertemuan. Jeda antara kedua sesi disebut berlangsung selama delapan hari untuk memberi waktu lembaga terkait meninjau dan merevisi rancangan undang-undang serta resolusi. Komite Tetap Majelis Nasional juga akan mengadakan pertemuan untuk mempertimbangkan, memberikan komentar, dan memutuskan hal-hal yang berada dalam kewenangannya.
Sidang dijadwalkan dibuka pada pagi hari 6 April 2026 dan diperkirakan ditutup pada 24 April 2026.
Terkait pengaturan organisasi dan personel, Komite Tetap Komite Urusan Delegasi Majelis Nasional telah menyiapkan dua opsi pelaksanaan program kerja organisasi dan personel. Kantor Majelis Nasional akan melanjutkan koordinasi dengan komite tersebut untuk menyiapkan isi laporan yang akan disampaikan kepada Majelis Nasional untuk dipertimbangkan dan diputuskan dalam sesi persiapan pada sore hari 5 April 2026.
Dari sisi legislasi, berdasarkan kemajuan penyusunan dokumen dan waktu yang tersedia selama sidang, dari 10 rancangan undang-undang dan resolusi normatif, sebanyak tujuh dijadwalkan dipresentasikan dan dibahas di komite serta sidang pleno pada fase pertama. Pola ini dimaksudkan agar jeda antar-sesi dapat digunakan untuk revisi dan finalisasi, sekaligus menyediakan waktu pada fase kedua untuk isu-isu yang muncul.
Dua proyek dijadwalkan dipresentasikan dan didiskusikan di komite pada fase pertama, lalu dibahas dalam sidang pleno pada fase kedua, yaitu Undang-Undang tentang Kepercayaan dan Agama (yang telah diubah) serta Resolusi Majelis Nasional tentang mekanisme koordinasi dan kebijakan khusus untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penyelesaian sengketa investasi internasional. Sementara itu, satu proyek—Undang-Undang yang mengubah dan menambah sejumlah pasal Undang-Undang tentang Asuransi Sosial—direncanakan dipresentasikan dan dibahas sepenuhnya dalam komite dan sidang pleno pada fase kedua.
Untuk menghemat waktu dalam sidang pleno, Kantor Majelis Nasional berencana mengatur agar presentasi dan diskusi sejumlah rancangan undang-undang dan resolusi yang berada dalam bidang yang sama, atau disusun maupun ditinjau oleh lembaga yang sama, dapat dilakukan dalam sidang pleno yang sama, berdasarkan pengalaman dari sidang-sidang sebelumnya.
