KOTABARU — Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kotabaru yang baru, Sony Tua Halomoan, memaparkan tiga pilar prioritas yang akan menjadi fokus kerja selama 100 hari pertama masa jabatannya. Tiga agenda itu diarahkan untuk memperkuat pendapatan daerah, sekaligus mendorong kemandirian fiskal.
Sony menekankan bahwa perubahan besar harus dimulai dari internal organisasi. Ia menyatakan komitmennya untuk merombak ritme kerja di lingkungan Bapenda agar lebih responsif terhadap target pendapatan yang telah ditetapkan.
“Dalam seratus hari ke depan, Bapenda Kotabaru akan menjalankan strategi yang terukur melalui berbagai tahapan. Konsolidasi internal, menyelaraskan seluruh bidang di Bapenda agar bekerja dalam satu irama dan frekuensi yang sama untuk mencapai kinerja optimal,” ujar Sony, Rabu (1/04/2026), di ruang kerjanya.
Selain konsolidasi internal, agenda berikutnya adalah inventarisasi data pendapatan. Langkah ini dilakukan melalui audit dan pendataan ulang seluruh sumber pendapatan untuk memetakan target yang realistis serta menetapkan indikator kinerja di setiap unit kantor.
Pilar ketiga yang disampaikan Sony adalah penguatan kemandirian fiskal. Ia menilai tantangan utama daerah adalah menekan ketergantungan pada pemerintah pusat dengan memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara mandiri.
“Kami harus memastikan mesin organisasi ini bergerak selaras. Setelah internal solid dan data sudah di tangan, baru kita bisa bicara tentang pencapaian target yang tepat sasaran,” katanya.
Melihat potensi geografis dan ekonomi Kotabaru yang luas, Sony menilai masih terdapat ruang untuk mengeksplorasi sumber pendapatan baru. Namun, ia memilih pendekatan yang terukur dan tidak terburu-buru.
Menurutnya, pembukaan sumber pendapatan baru merupakan bagian dari rencana jangka menengah dan panjang. Untuk jangka pendek, penyesuaian target kinerja agar berjalan tepat waktu menjadi prioritas. Selain mengoptimalkan PAD, Bapenda juga akan menggenjot pendapatan transfer dari pusat.
Dalam kesempatan itu, Sony turut mengingatkan pelaku usaha dan investor di Kotabaru bahwa kewajiban membayar pajak daerah berjalan seiring dengan hak berinvestasi.
“Bukan hanya masyarakat umum, dunia usaha yang memutar modalnya di Kotabaru juga memiliki tanggung jawab moral dan legal untuk memenuhi pajak daerah. Ini adalah kontribusi nyata bagi pembangunan daerah yang kita nikmati bersama,” tegasnya.
Dengan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan kesadaran masyarakat, Bapenda menyatakan optimistis fondasi ekonomi Kotabaru dapat semakin kuat ke depan.
