Forum dialog antara mahasiswa dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait program Gratispol berlangsung dinamis dan sempat diwarnai ketegangan sesaat. Meski demikian, diskusi tetap berjalan hingga selesai dengan fokus utama menyerap aspirasi mahasiswa.
Ketua BEM Fisip Universitas Mulawarman, Rossa Tri Rahmawati Bahri, menegaskan bahwa aksi yang muncul di tengah forum bukan bagian dari susunan kegiatan panitia. Menurutnya, forum sejak awal dirancang sebagai ruang diskusi terbuka, bukan panggung untuk aksi tertentu.
“Forum ini murni diskusi terbuka antara mahasiswa dan pemerintah, setiap aksi spontan di luar agenda bukan tanggung jawab panitia kami,” ujar Rossa, Selasa (31/03/2026), di Samarinda.
Rossa menjelaskan persiapan kegiatan dilakukan lebih dari satu bulan. Upaya tersebut dilakukan untuk menghadirkan Wakil Gubernur Kalimantan Timur sebagai narasumber sekaligus membuka ruang komunikasi langsung dengan mahasiswa.
Ia menilai forum ini menjadi wadah penting bagi mahasiswa untuk menyampaikan berbagai persoalan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan daerah. Rossa juga menyebut dinamika yang terjadi masih berada dalam batas penyampaian aspirasi.
“Dinamika dalam forum tetap wajar selama masih dalam koridor penyampaian aspirasi, namun etika dan penghormatan terhadap forum resmi harus dijaga bersama,” katanya.
Dalam diskusi, salah satu isu yang mengemuka adalah adanya miskomunikasi antara pemerintah, pihak kampus, dan mahasiswa terkait implementasi program Gratispol. Kondisi tersebut dinilai memerlukan perhatian serius, khususnya dalam aspek sosialisasi.
Rossa menekankan transparansi informasi sebagai kunci agar kebijakan dapat dipahami secara utuh. Menurutnya, tanpa komunikasi yang jelas, potensi kesalahpahaman akan terus muncul di kalangan mahasiswa.
Selain itu, ia menyoroti perlunya kesesuaian antara perencanaan kebijakan dan kondisi di lapangan. Evaluasi menyeluruh dinilai penting agar program yang dijalankan benar-benar efektif dan tepat sasaran.
“Perlu evaluasi menyeluruh terkait kesesuaian kebijakan dengan kondisi lapangan, termasuk transparansi anggaran serta dampak terhadap program pendidikan lainnya,” tutupnya.
Ke depan, Rossa berharap komunikasi antara pemerintah dan mahasiswa dapat berlangsung lebih terbuka dan berkelanjutan sehingga kebijakan pendidikan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat serta memberi manfaat maksimal bagi generasi muda.
