Jakarta—Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Garuda Astacita Nusantara (GAN) menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada jajaran pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN). Ketua Umum DPP GAN Muhammad Burhanuddin mengatakan kepemimpinan baru diharapkan memperkuat tata kelola lembaga serta meningkatkan efektivitas program gizi nasional hingga ke daerah.
Susunan pimpinan baru BGN terdiri dari Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN, dengan Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.
“Kami dari DPP Garuda Astacita Nusantara mengucapkan selamat atas amanah yang diberikan kepada Ibu Nanik Sudaryati Deyang, Ibu Agustina Arumsari, dan Mayjen TNI Trenggono. Kami berharap kepemimpinan baru ini mampu membawa Badan Gizi Nasional semakin profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” ujar Burhanuddin, Jumat, 5 Juni 2026.
Burhanuddin menilai komposisi pimpinan baru BGN menghadirkan kombinasi pengalaman dari sejumlah bidang, mulai dari komunikasi publik, pengawasan keuangan negara, hingga kepemimpinan dan logistik.
Nanik Sudaryati Deyang disebut memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Biologi dari Universitas Jenderal Soedirman dan Magister Kehutanan dari Universitas Gadjah Mada. Ia juga dikenal sebagai jurnalis senior yang pernah berkiprah di Tabloid Bangkit (Kompas Gramedia) dan menduduki sejumlah posisi di Kelompok Media Peluang. Di bidang pemerintahan, Nanik pernah terlibat dalam beberapa tugas, termasuk menjadi bagian dari Tim Sukses Prabowo Subianto pada Pilpres 2019, Wakil Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, serta Komisaris Independen PT Pertamina (Persero). Sebelum memimpin BGN, ia menjabat Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi sekaligus Ketua Pelaksana Harian Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sementara itu, Agustina Arumsari memiliki latar pendidikan D3 dan D4 Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Kariernya banyak dihabiskan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), termasuk pernah menjabat Direktur Investigasi BUMN/BUMD, Direktur Investigasi II, hingga Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi.
Adapun Mayjen TNI Trenggono dinilai membawa pengalaman di bidang kepemimpinan, organisasi, dan logistik. Ia merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat berpangkat Mayor Jenderal dan sebelumnya dipercaya sebagai Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas), perusahaan yang bergerak dalam penguatan ketahanan pangan nasional. Burhanuddin menyebut kehadiran Trenggono diharapkan memperkuat sistem logistik, manajemen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta distribusi program gizi nasional hingga wilayah terpencil.
Dalam pernyataannya, Burhanuddin juga menyinggung perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia merujuk Laporan Tahunan KPK 2025 yang menyoroti besarnya anggaran program tersebut, yakni Rp71 triliun pada 2025 dan diproyeksikan meningkat menjadi Rp171 triliun pada 2026. KPK menilai besaran dana itu belum sepenuhnya diimbangi kerangka regulasi, tata kelola, dan pengawasan yang memadai sehingga berpotensi menimbulkan risiko penyimpangan.
Burhanuddin menyebut KPK mengidentifikasi sedikitnya delapan potensi masalah. Di antaranya, belum tersedianya regulasi komprehensif yang mengatur tata kelola program dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, serta belum jelasnya pembagian peran antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya.
KPK juga menyoroti mekanisme bantuan pemerintah yang digunakan dalam program MBG. Menurut KPK, rantai birokrasi yang panjang berpotensi menimbulkan praktik rente dan biaya tambahan yang dapat mengurangi porsi anggaran untuk penyediaan bahan pangan bagi penerima manfaat, sehingga dikhawatirkan mengurangi efektivitas program.
Temuan lain berkaitan dengan pendekatan pelaksanaan yang dinilai terlalu sentralistis, dengan BGN memegang banyak kewenangan strategis. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengurangi ruang partisipasi pemerintah daerah, padahal daerah memiliki peran penting dalam pengawasan dan pelaksanaan di lapangan.
KPK turut mengingatkan potensi konflik kepentingan dalam penentuan mitra SPPG atau dapur penyedia makanan. Kewenangan yang terpusat serta belum jelasnya standar operasional prosedur (SOP) disebut dapat membuka ruang penyalahgunaan wewenang atau praktik yang tidak transparan dalam penunjukan mitra.
Dari sisi transparansi dan akuntabilitas, KPK menilai masih terdapat celah pada proses verifikasi dan validasi mitra, penentuan lokasi dapur, hingga mekanisme pelaporan keuangan yang belum sepenuhnya terbuka dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, aspek keamanan pangan juga menjadi perhatian, karena masih terdapat dapur atau SPPG yang belum memenuhi standar teknis. KPK menilai pengawasan keamanan pangan belum optimal lantaran keterlibatan dinas kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) masih terbatas.
Permasalahan lain yang disoroti adalah belum adanya indikator keberhasilan program yang jelas dan terukur. KPK mencatat program MBG belum memiliki baseline atau data awal untuk mengukur dampaknya terhadap perbaikan status gizi masyarakat, sehingga evaluasi jangka pendek dan panjang dinilai sulit dilakukan secara objektif.
Berdasarkan temuan tersebut, Burhanuddin menyampaikan KPK memberikan tujuh rekomendasi untuk memperkuat tata kelola program MBG. Rekomendasi itu meliputi penyusunan regulasi yang lebih kuat dan komprehensif, minimal dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres), peninjauan ulang mekanisme bantuan pemerintah agar lebih sederhana dan efisien, serta penguatan peran pemerintah daerah melalui pendekatan kolaboratif.
KPK juga merekomendasikan kejelasan SOP dan standar layanan dalam penetapan mitra SPPG, memastikan proses seleksi transparan dan akuntabel, memperkuat pengawasan keamanan pangan dengan melibatkan dinas kesehatan dan BPOM, membangun sistem pelaporan keuangan yang baku dan mudah diaudit, serta menetapkan indikator keberhasilan yang terukur didukung pengumpulan data awal.
Sejalan dengan itu, Burhanuddin mengatakan DPP GAN berharap kepemimpinan baru BGN melakukan pembenahan strategis, termasuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas anggaran, meningkatkan kualitas data dan sistem monitoring agar program tepat sasaran, serta memperkuat rantai pasok pangan lokal sehingga program gizi turut menggerakkan ekonomi masyarakat, petani, nelayan, dan UMKM daerah.
Ia juga menekankan pentingnya mendorong keterlibatan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan, memastikan pemerataan layanan gizi hingga wilayah kepulauan, pesisir, perbatasan, dan daerah tertinggal, serta mengembangkan edukasi gizi masyarakat agar program tidak hanya berfokus pada distribusi makanan tetapi juga perubahan perilaku hidup sehat.
Menurut Burhanuddin, keberhasilan BGN tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang disalurkan, tetapi juga dampaknya terhadap penurunan stunting, peningkatan kualitas kesehatan anak, peningkatan prestasi belajar, serta lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Ia menambahkan DPP GAN siap mendukung dan bersinergi demi memastikan program gizi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
