Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005–2015 Din Syamsuddin mendorong Muhammadiyah untuk terus mengambil peran strategis dalam perlindungan serta peningkatan kualitas pekerja migran Indonesia. Menurutnya, Muhammadiyah memiliki peluang besar untuk berkontribusi melalui diplomasi, pendampingan, dan pelatihan keterampilan bagi calon pekerja migran sebelum berangkat ke luar negeri.
Din menjelaskan, persoalan pekerja migran Indonesia terbagi dalam tiga fase, yakni sebelum keberangkatan, saat bekerja di luar negeri, dan setelah kembali ke tanah air. Ia menilai, setiap fase memiliki titik-titik rawan yang membutuhkan perhatian dan perlindungan serius.
“Dalam ketiga fase itu terdapat titik-titik rawan yang sering menimbulkan masalah bagi pekerja migran. Karena penempatan tenaga kerja melibatkan banyak pihak, peluang terjadinya praktik yang tidak adil masih cukup besar,” kata Din saat menjadi narasumber dalam agenda Muhammadiyah Diplomacy Training (MDT) yang digelar Lembaga Hubungan dan Kerja Sama Internasional (LHKI) PP Muhammadiyah di Auditorium KH Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung, Sabtu (6/8).
Ia juga menyoroti rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan sebagian calon pekerja migran sebagai persoalan utama pada fase pra-keberangkatan. Kondisi tersebut dinilai membuat mereka rentan mengalami kesulitan beradaptasi di negara tujuan, bahkan berisiko mendapatkan perlakuan yang tidak layak.
Karena itu, Din menilai Muhammadiyah dapat mengambil peran melalui lembaga, majelis, organisasi otonom, serta Amal Usaha yang dimilikinya dengan menyelenggarakan pelatihan, pembekalan, dan pendampingan bagi calon pekerja migran.
“Ini merupakan ruang yang masih sangat terbuka untuk digarap Muhammadiyah. Pembekalan dan pelatihan yang memadai dapat membantu pekerja migran menghadapi tantangan di negara tujuan sekaligus mengurangi berbagai risiko, termasuk pelecehan seksual yang kerap dialami pekerja migran perempuan,” ujarnya.
Sementara itu, Rektor UM Bandung Herry Suhardiyanto mengapresiasi penyelenggaraan agenda tersebut. Ia menilai diplomasi merupakan kemampuan penting dalam memperjuangkan kepentingan bangsa, termasuk perlindungan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri.
Melalui MDT, Herry berharap Muhammadiyah dapat melahirkan kader-kader yang memiliki kapasitas di bidang hubungan internasional dan diplomasi. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari itu turut dihadiri sejumlah tokoh, antara lain Ketua PP Muhammadiyah Syafiq Mughni, Wakil Menteri P2MI Zulfikar Ahmad Tawalla, beberapa duta besar, Ketua LHKI PP Muhammadiyah Imam Addaruqutni beserta jajaran, serta Ketua Lazismu PP Muhammadiyah Ahmad Imam Mujadid Rais.
Agenda ini disebut menjadi bagian dari ikhtiar Muhammadiyah untuk memperkuat peran diplomasi kemanusiaan dan kebangsaan di tingkat global. Melalui penguatan kapasitas kader serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, Muhammadiyah diharapkan dapat terus berkontribusi dalam perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia.
