Ambon—Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku menggelar kegiatan coffee morning untuk memperkuat koordinasi internal sekaligus membahas rencana kerja serta isu-isu aktual di lingkungan kerja. Kegiatan yang dipimpin Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Maluku Saiful Sahri itu dihadiri para kepala divisi, pejabat struktural, dan pejabat fungsional.
Forum yang berlangsung di Cafe Ujung JMP pada Sabtu pagi tersebut digunakan untuk menyelaraskan langkah pelaksanaan program kerja dalam waktu dekat. Dalam arahannya, Saiful menekankan sejumlah agenda, termasuk pelantikan notaris pengganti yang dijadwalkan pada hari yang sama, serta koordinasi lanjutan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terkait pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Selain itu, peserta membahas rencana pelaksanaan Musrenbang Pemerintah Daerah pada 14 April yang akan dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama di bidang Kekayaan Intelektual. Persiapan teknis juga menjadi perhatian, mulai dari kesiapan sarana operasional, penyambutan tamu, hingga penguatan koordinasi lintas instansi.
Dari sisi tata kelola, jajaran diingatkan agar administrasi persuratan dilakukan melalui aplikasi Sumaker serta mengoptimalkan pelaporan melalui sistem IRah. Saiful juga menekankan penyelesaian temuan terkait Barang Milik Negara tepat waktu serta peningkatan kualitas pengawasan internal.
Dalam sektor pelayanan publik, pengembangan aplikasi Siwalima dan optimalisasi Super Apps menjadi fokus untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Pengelolaan media sosial juga didorong agar lebih aktif sebagai sarana publikasi dan edukasi.
Isu lain yang turut dibahas meliputi percepatan pelatihan paralegal serta pembaruan data Pos Bantuan Hukum sebagai bagian dari penguatan akses keadilan. Agenda kunjungan terkait Kekayaan Intelektual, termasuk pemeriksaan Indikasi Geografis Kopi Tuni, juga masuk dalam pembahasan sebagai upaya penguatan potensi daerah.
Kegiatan coffee morning tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan, antara lain tersusunnya rencana kerja jangka pendek yang lebih terarah, meningkatnya kesiapan pelaksanaan agenda strategis, serta penguatan sinergi antarunit kerja. Komitmen untuk meningkatkan ketertiban administrasi dan kualitas pelayanan publik juga ditegaskan dalam pertemuan itu.
