Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, tidak terlihat menghadiri Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara. Rapat paripurna tersebut berlangsung di Lantai II Ruang Sidang Kantor DPRD Morotai, Senin (30/3/2026).
Berdasarkan pantauan di lokasi, agenda peringatan HUT itu diisi sambutan oleh Wakil Bupati Pulau Morotai, Rio C Pawane, yang berdiri di podium bersama tiga unsur pimpinan DPRD Pulau Morotai.
Dalam sambutannya, Rio menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran bupati. Ia mengatakan Rusli Sibua tidak dapat mengikuti rapat paripurna karena bertepatan dengan agenda yang disebutnya sangat penting, namun tidak merinci agenda dimaksud.
“Mohon maaf Pak Bupati tidak hadir karena hari ini juga bertepatan ada agenda penting sehingga beliau tidak hadir bersama-sama dengan kita di sini,” ujar Rio.
Rio juga menjelaskan bahwa HUT ke-17 Kabupaten Pulau Morotai sebenarnya jatuh pada 20 Maret 2026. Namun, pelaksanaannya baru digelar pada 30 Maret 2026 karena bertepatan dengan momentum libur Idulfitri.
Dalam kesempatan itu, Rio menyampaikan bahwa perjalanan 17 tahun Kabupaten Pulau Morotai merupakan proses panjang yang dibangun melalui kerja keras, kebersamaan, serta semangat pengabdian dari berbagai elemen masyarakat.
Ia menyebut pemerintah daerah menjalankan program pembangunan dengan mengusung visi “Morotai Unggul, Adil dan Sejahtera” yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rio menyinggung sejumlah program, antara lain bantuan sosial bagi kelompok rentan seperti janda, lansia, dan penyandang disabilitas; pemberian beasiswa; rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH); serta dukungan pembangunan rumah ibadah.
Selain itu, ia menyampaikan upaya pengembangan ekonomi masyarakat melalui program jalan tani, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan kampung nelayan.
Rio turut menyinggung adanya pemangkasan dana transfer ke daerah yang disebut mencapai sekitar Rp146 miliar. Meski demikian, ia menyatakan perhatian pemerintah terhadap kelompok rentan tetap berjalan dan disebut diperluas.
Ia juga menyebut pemerintah daerah tetap dituntut mendukung program mandatori nasional, di antaranya Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Sekolah Rakyat, yang memerlukan kesiapan fasilitas serta pembiayaan.
“Namun dalam keterbatasan ini kita belajar bahwa pengabdian tidak selalu lahir dari lapangan tetapi justru tumbuh dari kesungguhan menghadapi keadaan,” kata Rio.
