Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Presentasi Kepala Daerah dalam rangka Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah pada dimensi penurunan tingkat pengangguran. Kegiatan ini diikuti pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia dan dilaksanakan secara daring dari Command Center BSKDN pada Rabu, 1 April 2026.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengatakan, Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah menjadi instrumen strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang berbasis kinerja dan hasil. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah tidak hanya memberikan penghargaan, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kebijakan dan program yang dijalankan di daerah.
“Penilaian ini tidak semata melihat capaian angka, tetapi juga menilai kualitas kebijakan, inovasi yang dilakukan, serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat,” kata Yusharto dalam sambutannya.
Yusharto menjelaskan, penilaian Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah mencakup empat dimensi utama, yakni penurunan tingkat pengangguran, pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting, pembangunan ekonomi dan pengendalian inflasi, serta kewirausahaan dan creative funding. Untuk dimensi penurunan tingkat pengangguran, proses penilaian dikoordinasikan oleh BSKDN dengan melibatkan tim penilai dari unsur kementerian/lembaga, akademisi, serta praktisi di bidang ketenagakerjaan.
Guna menjaga objektivitas sekaligus mempertimbangkan karakteristik wilayah, pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam enam regional, meliputi Sumatera, Jawa–Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara–Maluku, serta Papua. Pendekatan ini ditujukan agar penilaian dapat lebih kontekstual sesuai tantangan dan potensi masing-masing daerah.
Dalam kesempatan itu, Yusharto menekankan bahwa tingkat pengangguran merupakan cerminan tantangan pembangunan yang perlu ditangani secara serius dan berkelanjutan. Ia menyebut penanganannya memerlukan kebijakan yang tepat sasaran, berbasis data, serta didukung inovasi dan kolaborasi lintas sektor.
“Penurunan tingkat pengangguran harus kita tempatkan sebagai agenda prioritas yang tidak hanya penting secara ekonomi, tetapi juga strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Yusharto juga menyoroti peran pemerintah daerah dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang adaptif sesuai karakteristik wilayah. Menurutnya, keberhasilan daerah menekan angka pengangguran sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan, efektivitas program, serta kemampuan memanfaatkan potensi lokal.
Melalui forum presentasi ini, kepala daerah atau wakil kepala daerah memaparkan capaian, strategi, dan inovasi yang telah dilakukan dalam menurunkan tingkat pengangguran. Yusharto menyebut forum tersebut tidak hanya menjadi ajang evaluasi, tetapi juga ruang berbagi praktik terbaik antardaerah.
“Kami ingin menegaskan bahwa kegiatan ini bukan semata-mata untuk menentukan siapa yang terbaik, tetapi lebih dari itu, untuk membangun ekosistem pembelajaran bersama antar daerah,” pungkasnya.
