BERITA TERKINI
Ahmad Luthfi dan Dedi Mulyadi Berbincang Hangat di Agenda Pemeriksaan LKPD 2025 BPK RI

Ahmad Luthfi dan Dedi Mulyadi Berbincang Hangat di Agenda Pemeriksaan LKPD 2025 BPK RI

Suasana agenda kenegaraan di Jakarta sempat mencair ketika Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bertemu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025. Pertemuan berlangsung di Gedung BPK RI Perwakilan Daerah Khusus Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Ahmad Luthfi tiba sekitar pukul 08.45 WIB dengan mengenakan batik. Saat memasuki ruang pertemuan, ia langsung menyapa Dedi Mulyadi yang sudah hadir lebih dulu. Sapaan keduanya menjadi pembuka suasana hangat di tengah agenda resmi.

Keduanya kemudian terlibat obrolan santai yang sesekali diselingi tawa. Percakapan tersebut juga menyinggung berbagai isu pembangunan di daerah masing-masing. Momen itu menarik perhatian kepala daerah lain yang mulai berdatangan.

Sejumlah gubernur turut bergabung, di antaranya Muhammad Bobby Afif Nasution dan Ansar Ahmad. Kehadiran mereka menambah keakraban suasana yang semula formal.

“Ngobrol-ngobrol ringan saja tadi,” ujar Ahmad Luthfi singkat saat dimintai keterangan.

Meski berlangsung cair, agenda utama tetap berjalan serius. Entry meeting menjadi penanda dimulainya proses pemeriksaan LKPD Tahun 2025 oleh BPK RI. Kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi serta membangun komunikasi antara pemerintah daerah dan auditor agar proses pemeriksaan berjalan lancar, objektif, dan tepat waktu.

Ahmad Luthfi menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung proses audit tersebut. “Intinya tadi arahan dari BPK RI yang memberikan tugas kepada BPK Perwakilan di daerah untuk melakukan pemeriksaan keuangan di wilayah masing-masing,” katanya.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, laporan keuangan pemerintah daerah wajib diserahkan maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyerahkan laporan keuangan unaudited Tahun 2025 kepada BPK pada 30 Maret 2026.

Jawa Tengah juga mencatat raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 14 kali berturut-turut. Luthfi berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan bersama pemerintah kabupaten dan kota.

“Semoga teman-teman bupati dan wali kota bisa bersama-sama mempertahankan capaian ini,” tegasnya.