Penanganan sejumlah kasus pelanggaran hak cipta dan hak terkait di bidang musik dinilai mencerminkan persoalan mendasar di pasar hak cipta musik Vietnam, terutama di ruang digital. Pengacara sekaligus ahli kekayaan intelektual dan hak cipta Tran Thi Tam, Direktur IPCom Vietnam Co., Ltd., menilai perkara-perkara tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta tidak lagi bersifat sporadis, melainkan telah berkembang menjadi model bisnis yang sistematis.
Menurut Tam, entitas yang dituntut disebut merupakan platform berskala besar yang beroperasi secara terbuka dan membangun merek secara terstruktur, bahkan ada yang mengklaim diri sebagai “pengelola dan pelindung hak cipta”. Namun, mereka justru diselidiki terkait dugaan pelanggaran. Situasi ini, kata dia, mengindikasikan bahwa batas antara eksploitasi legal dan pengambilalihan ilegal telah sengaja dikaburkan dalam waktu lama.
Tam juga menilai mekanisme pengaturan diri pasar tidak lagi memadai untuk menyelesaikan persoalan. Ia menyebut, selama bertahun-tahun seniman, musisi, serta organisasi pengelola hak cipta dan hak terkait telah melaporkan dan mengadukan kasus-kasus serupa, termasuk menempuh gugatan perdata. Namun, upaya tersebut kerap berujung pada perdebatan publik atau diskusi daring tanpa penyelesaian akhir yang memuaskan.
Fakta bahwa lembaga investigasi turun tangan, lanjut Tam, menunjukkan biaya melakukan pelanggaran selama ini jauh lebih rendah dibanding keuntungan yang diperoleh, sehingga sanksi perdata dan administratif belum cukup memberikan efek jera. Ia menambahkan, persoalan tersebut juga mencerminkan kesenjangan budaya menghormati hak cipta di sepanjang rantai nilai musik—mulai dari distributor dan penyelenggara pertunjukan hingga platform konten—yang masih memandang karya musik sebagai sumber daya yang mudah digunakan, bukan sebagai aset dengan kepemilikan yang jelas.
Di sisi lain, langkah tegas dalam penyelidikan dipandang sebagai sinyal bahwa negara menempatkan perlindungan hak kekayaan intelektual sebagai prioritas, sekaligus menegaskan bahwa hak tersebut merupakan fondasi industri budaya. Tam menekankan, tanpa pasar hak cipta yang sehat, industri musik yang benar-benar berkembang sulit terwujud.
Terkait dampak penanganan kasus terhadap lingkungan kreatif, Tam menilai ekosistem kreativitas telah “rusak” selama bertahun-tahun karena karya kreator kerap dieksploitasi tanpa izin, tanpa kompensasi memadai, dan tanpa mekanisme perlindungan yang efektif. Ia mencontohkan, musisi yang menulis lagu atau penyanyi yang tampil di sebuah acara sering mengira pemanfaatan karya terbatas pada pertunjukan itu saja, padahal pendapatan dari karya dan rekaman dapat mengalir ke perantara melalui penyalahgunaan atau eksploitasi hak kekayaan intelektual yang tidak transparan. Kondisi ini, menurutnya, menggerus motivasi berkarya dari sumbernya.
Tam memperkirakan penanganan kasus-kasus terbaru akan memunculkan gangguan sementara di pasar. Sejumlah distributor dan pihak yang mengeksploitasi konten mungkin perlu menangguhkan operasi untuk meninjau legalitas kontrak serta daftar hak kekayaan intelektual yang digunakan. Artis dan produser pun disebut berpotensi lebih berhati-hati ketika menandatangani perjanjian kerja sama baru.
Meski demikian, ia menilai langkah tersebut diperlukan untuk memulihkan tatanan pasar. Menurut Tam, industri musik yang berkelanjutan harus bertumpu pada kepemilikan yang jelas dan mekanisme pembagian keuntungan yang transparan. Jika fondasi itu terganggu oleh pengambilalihan hak cipta, pasar dapat tumbuh dalam skala namun sulit meningkat dalam kualitas. Dalam situasi demikian, investor cenderung lebih berhati-hati, sementara para pencipta dapat kehilangan kepercayaan dan memilih meninggalkan pasar.
Dalam konteks ambisi Vietnam menjadikan industri budaya sebagai sektor ekonomi utama, Tam menilai pasar hak cipta yang tidak transparan akan menghambat pencapaian tujuan tersebut. Ia menekankan industri budaya berbasis pada kekayaan intelektual yang nilainya baru terbentuk ketika kepemilikan ditetapkan secara jelas dan dihormati pasar. Ketidakjelasan kepemilikan, kontrak yang tidak transparan, serta satu rekaman yang dapat dieksploitasi banyak pihak di platform digital dinilai menyulitkan terbentuknya pasar terstruktur untuk membeli, menjual, mentransfer, atau berinvestasi dalam kekayaan intelektual.
Selain itu, Tam mengatakan ketidaktransparanan akan menghambat arus investasi. Bagi investor domestik maupun asing, pertanyaan pertama saat masuk ke industri budaya adalah apakah hak kekayaan intelektual dilindungi. Jika perlindungan dinilai lemah, investor bisa enggan masuk atau bahkan mengalihkan investasi ke sektor lain. Lebih jauh, kondisi tersebut dinilai merusak kepercayaan para pencipta; ketika musisi dan seniman merasa karya mereka tidak terlindungi, mereka cenderung enggan berkarya.
Menanggapi anggapan bahwa hak cipta merupakan “mata rantai yang lemah” di industri musik Vietnam, Tam menyatakan persoalannya bukan terletak pada ketiadaan hukum. Ia menyebut Vietnam telah beberapa kali mengubah Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual pada 2009, 2019, 2022, serta amandemen terbaru tahun 2025 yang disahkan Majelis Nasional pada 10 Desember 2025 dan berlaku efektif mulai 1 April 2026.
Tam menyoroti salah satu aspek penting revisi tersebut, yakni pergeseran pola pikir manajemen dari sekadar melindungi hak kekayaan intelektual menuju komersialisasi dan pemanfaatannya. Dalam kerangka baru ini, kekayaan intelektual dapat digunakan sebagai kontribusi modal, jaminan pinjaman, atau bagian dari transaksi komersial. Ia menilai, tanpa transparansi dan perlindungan yang efektif, fondasi industri budaya tetap rapuh dan tujuan pengembangan sektor tersebut akan sulit dicapai.
