Kota Ho Chi Minh, yang selama ini dikenal sebagai salah satu pusat kehidupan budaya dan seni di Vietnam, masih menghadapi sejumlah hambatan dalam mekanisme pemesanan dan dukungan karya sastra serta seni. Berbagai pihak menilai kendala tersebut membuat kegiatan seni pertunjukan belum menghasilkan dampak yang optimal, terutama ketika kebijakan dinilai tidak mengikuti kebutuhan spesifik proses kreatif.
Isu ini mengemuka dalam diskusi panel “Seniman dan Panggung” yang diselenggarakan Radio dan Televisi Kota Ho Chi Minh (HTV) pada awal April 2026. Dalam forum itu, Seniman Rakyat Phuong Loan menyoroti persoalan pada mekanisme dukungan dan pengadaan karya kreatif dari anggaran negara. Ia menyebut, meski garis besar kebijakan telah diterapkan, belum ada dewan evaluasi yang mendalam sehingga pengalokasian dana sulit dilakukan sesuai jadwal.
Sejumlah ahli menilai, kebijakan penugasan pembuatan karya kreatif—baik kepada organisasi seni publik maupun swasta di Kota Ho Chi Minh—berpotensi mendorong lahirnya produk seni berkualitas. Namun, mereka menekankan perlunya rancangan pelaksanaan yang lebih selaras dengan karakter kerja kreatif.
Seniman Rakyat Tran Minh Ngoc menyinggung Resolusi No. 80-NQ/TW yang diwujudkan melalui resolusi Majelis Nasional Vietnam pada 24 April 2026. Resolusi tersebut ditujukan untuk menciptakan kondisi yang lebih menguntungkan bagi peningkatan kualitas produk seni. Menurutnya, sebagai pusat budaya utama, Kota Ho Chi Minh membutuhkan peta jalan yang tepat agar produk sastra dan seni dapat berkembang.
Meski demikian, Tran Minh Ngoc menilai jarak antara kebijakan dan kehidupan kreatif masih lebar. Ia menyebut mekanisme yang berjalan masih sangat berfokus pada manajemen administratif, sementara penciptaan karya membutuhkan kebebasan dan waktu untuk akumulasi. Prosedur yang berlarut dan pencairan dana yang lambat, kata dia, menyulitkan seniman untuk sepenuhnya mengabdikan diri pada karya.
Dari sisi profesional, Seniman Berprestasi Nguyen Cong Ninh menilai hambatan terbesar terletak pada ketidaksesuaian cara pandang. Ia berpendapat pola pikir kuota produksi tidak dapat diterapkan pada kreasi artistik karena kualitas naskah atau peran tidak bisa diukur lewat jumlah halaman atau intensitas latihan. Ketika mekanisme tidak memahami sifat khas karya kreatif, efektivitas penugasan dinilai akan terbatas.
Di lapangan, sebagian besar aktivitas kreatif di Kota Ho Chi Minh disebut masih bergantung pada dukungan tidak langsung melalui asosiasi profesi. Sementara itu, penugasan yang benar-benar memiliki tujuan jelas, pendanaan memadai, dan proses fleksibel dinilai masih jarang.
Profesor Madya Phan Bich Ha dari Universitas Van Lang menilai mekanisme yang ada belum seragam karena tiap daerah memahami dan menerapkannya secara berbeda. Menurutnya, kondisi ini memicu fragmentasi pelaksanaan dan mengurangi efektivitas kebijakan yang bernilai strategis. Ia juga menyebut, dalam waktu dekat setiap asosiasi profesi hanya diperbolehkan memilih 1 hingga 2 naskah atau karya untuk diinvestasikan, yang berpotensi membuat lokakarya kreatif bergerak mengikuti tren. Dalam konteks itu, asosiasi dinilai membutuhkan karya yang ditugaskan negara melalui lokakarya agar sejalan dengan tema dan ideologi yang tepat, sekaligus membantu menjamin penjualan tiket saat dirilis secara komersial.
Persoalan lain yang kerap disebut adalah jadwal pencairan dana. Seniman Rakyat Kim Xuan menyatakan keterlambatan dana berdampak langsung pada aktivitas profesional. Ia mencontohkan banyak program dan proyek kreatif tertunda hingga akhir tahun atau harus disesuaikan karena dana datang terlambat, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas dan moral pelaku seni.
Selain itu, penetapan standar ekonomi dan teknis untuk karya kreatif masih menjadi tantangan. Sejumlah pihak menilai nilai seni tidak terletak pada kuantitas, melainkan kedalaman intelektual dan dampak sosial. Tanpa pendekatan yang tepat, proses penganggaran dan penerimaan karya dikhawatirkan tetap bersifat dangkal.
Sejumlah pandangan mendorong perubahan pola pikir manajemen. Dr. Mai My Duyen mengusulkan peralihan dari kontrol terperinci menuju manajemen berbasis kinerja. Dalam skema ini, negara menetapkan target hasil, sementara organisasi khusus diberi kewenangan mengelola proses pelaksanaan dengan mekanisme akuntabilitas yang jelas agar pemberdayaan tidak mengurangi transparansi.
Dari perspektif organisasi profesi, Asosiasi Teater Kota Ho Chi Minh disebut sebagai salah satu lembaga perantara yang memerlukan otonomi lebih besar. Dengan kewenangan itu, asosiasi dinilai dapat lebih proaktif memilih tema, menyelenggarakan karya kreatif, dan menemukan talenta.
Seniman Rakyat Hong Van menilai mekanisme “permintaan dan pemberian” akan sulit menghasilkan terobosan. Menurutnya, seni membutuhkan kepercayaan, dan ketika profesional diberi wewenang, mereka akan bertanggung jawab atas reputasi serta karya yang dihasilkan.
Di sisi lain, banyak ahli menyepakati pentingnya memperluas sumber daya melalui kerja sama publik-swasta dalam bidang sastra dan seni. Arsitek Nguyen Truong Luu, Ketua Persatuan Asosiasi Sastra dan Seni Kota Ho Chi Minh, menilai anggaran negara sebaiknya dipandang sebagai modal awal yang dikombinasikan dengan sumber daya sosial untuk membentuk proyek berskala besar dan berdampak luas. Dengan cara itu, karya seni di Kota Ho Chi Minh bukan hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga dapat masuk dalam rantai nilai industri budaya.
Arah tersebut disebut sejalan dengan semangat Resolusi tentang Pengembangan Kebudayaan Vietnam 2026, yang membuka kemungkinan percontohan mekanisme pengeluaran sekaligus dan pembentukan dana kebudayaan berbasis model kemitraan publik-swasta.
Berbagai masukan itu menegaskan bahwa perbaikan mekanisme dukungan dan pemesanan karya kreatif tidak hanya menyangkut sektor budaya, melainkan juga terkait strategi pengembangan industri budaya—bidang yang ingin dijadikan Kota Ho Chi Minh sebagai mesin pertumbuhan baru. Seniman Rakyat Thanh Ngoan menekankan bahwa kebijakan yang tepat adalah syarat yang diperlukan, namun pelaksanaan yang efektif menjadi syarat yang mencukupi. Ia menilai, jika hambatan yang ada dapat dihilangkan, akan terbuka peluang lahirnya generasi karya yang layak bagi tahap pembangunan berikutnya.
